Kapolresta Mataram Beserta Kapolres Jajaran Polda NTB Lainnya Ikuti Arahan AstamaOps Kapolri Via Zoom

Mataram NTB - Segenap Kapolres/ta Jajaran Polda NTB mengikuti arahan dari AstamaOps Kapolri terkait Ops Mantap Praja Rinjani 2024 dari Gedung Wira Pratama Polresta Mataram, Selasa (05/11/2024).

Penyampaian arahan tersebut dipimpin langsung oleh Komjen Pol. Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca M.Hum., selaku AstamaOps Kapolri di dampingi Waka Astama Kapolri Irjen Pol. Dr. Endi Sutendi SIK., SH., MH.

Baca juga: Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Tano Gelar KRYD Antisipasi Tindak Pidana 3C

Dalam sambutan pembukaannya AstamaOps Kapolri menghimbau kepada seluruh jajaran untuk memaksimalkan upaya Preventif maupun preventif dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah masing-masing selama pelaksanaan Pilkada berlangsung.

Dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada diharapkan agar terus melakukan koordinasi baik dengan penyelenggara maupun pengawas Pemilu. Pengendalian secara baik Pengamanan Pilkada melalui Ops Mantap Praja Rinjani 2024. Disampaikan pula agar mempersiapkan rencana lain secara berjenjang mulai dari tingkat PPK, KPU hingga ke MK dan pelantikan.

Baca juga: Kapolresta Mataram Hadiri Commander Wish Kapolda NTB Irjen Pol Drs. R. Umar Faroq SH. M.Hum

“Dalam arahan AstamaOps Kapolri lewat Zoom Meting tersebut kita diharapkan untuk benar-benar menguasai wilayah yang menjadi tanggung jawab Pengamanan Pilkada Serentak 2024 ini. Kita diusahakan untuk melakukan langkah Preventif dan Preemtif dengan optimal agar Pengamanan dapat berjalan dengan baik, ”ungkap Kapolresta Mataram Kombes Pol. Dr. Ariefaldi Warganegara SH., SIK., MM., CPHR., CBA., CHRM., saat di temui media ini usai mengikuti zoom meting di Wira Pratama Polresta Mataram, Selasa (05/11/2024).

Selain itu lanjutnya, arahan dari AstamaOps Kapolri juga memaparkan tentang Kerawanan dalam Pilkada dan Sistem Pelaporan jawaban olah strategi.

Baca juga: Polresta Pontianak Kawal Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo Tinjau Fasilitas Kesehatan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie

Netralitas Aparatur negara seperti Polri dan aparatur lainnya menjadi prioritas seluruh stakeholder untuk mengantisipasi karena bisa menjadi salah satu sumber permasalahan yang mungkin akan muncul dalam pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu harus diantisipasi termasuk juga politik uang l, polarisasi masyarakat terkait dukungan politik juga harus diantisipasi dengan baik.

“Intinya Kapolda maupun Kapolres/ta di masing-masing wilayah harus benar-benar melaksanakan Pengamanan secara maksimal, begitupula dengan sistem pelaporan yang harus tetap dilakukan oleh setiap satgas melalui email yang telah disediakan, ”jelasnya.

Baca juga: Karena Langgar Kode Etik, Dua Anggota Polres Sumbawa Diberhentikan Tidak Hormat.

“Kita juga diminta untuk mempersiapkan kegiatan latihan terkait olah strategi. Kita tunggu petunjuk selanjutnya dari pimpinan, ”pungkasnya. (Adb)